Breaking News
Pemkab Taput Harapkan Dukungan Sosialisasi Reguler dalam Mengelola Lahan MHA ‎Pemkab Taput Ajak HKBP Sinergi Bangun Generasi Brilian dan Kembangkan Wisata Rohani Salib Kasih ‎Segarkan Birokrasi, Bupati JTP Lantik Pejabat Eselon II dan Beri Deadline Satu Minggu Serahkan Program Konkret ‎ ‎Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat (JTP) secara resmi melantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Pelantikan yang dilaksanakan berdasarkan SK Bupati Nomor 100.3.3.2/236/V/2026 ini berlangsung khidmat di Aula Martua, Kantor Bupati Tapanuli Utara, Rabu (06/05/2026). ‎ ‎​Dalam arahannya, Bupati JTP Hutabarat menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan langkah strategis untuk penyegaran organisasi dan penyesuaian kebutuhan pelayanan publik yang semakin dinamis. Beliau menekankan bahwa jabatan yang diamanahkan harus dijaga dengan integritas tinggi melalui pakta integritas dan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. ‎ ‎​”Pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan upaya kita untuk memaksimalkan kinerja birokrasi. Saya merasa penilaian masyarakat terhadap kinerja kita masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, saya meminta komitmen penuh dari saudara-saudara yang baru dilantik untuk bekerja bersama pimpinan demi pencapaian visi dan misi Tapanuli Utara,” tegas Bupati JTP. ‎ ‎​Bupati juga memberikan instruksi khusus kepada para pejabat yang baru dilantik untuk segera bergerak cepat. Beliau memberikan tenggat waktu satu minggu bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyerahkan rincian program konkret hasil breakdown dari visi dan misi Bupati. ‎ ‎​”Saya minta dalam satu minggu ke depan, semua dinas memberikan program yang konkret kepada kami. Jangan sampai pimpinan yang harus menjadi kepala dinas. Saudara harus mampu menjadi mitra kerja yang produktif dan memberikan ide-ide segar,” tambahnya. ‎ ‎​Menutup arahannya, Bupati mengingatkan pentingnya dukungan keluarga, terutama para istri, dalam menunjang kinerja suami. Beliau berharap para pejabat dapat melangkah tegak dalam melakukan karya mulia sebagai pelayan masyarakat di Tapanuli Utara. ‎ ‎​Turut hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Bupati Tapanuli Utara Dr. Deni Parlindungan Lumbantoruan, M. Eng, Sekretaris Daerah Henry M. M. Sitompul, M. Si, Ketua TP PKK Taput Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat, Ketua DWP Kabupaten Tapanuli Utara, para rohaniawan, pimpinan perangkat daerah, serta keluarga ‎Segarkan Birokrasi, Bupati JTP Lantik Pejabat Eselon II dan Beri Deadline Satu Minggu Serahkan Program Konkretpejabat yang dilantik. ‎Bupati JTP Hutabarat: Filosofi Pendidikan Batak Adalah Peluang Emas Membangun Taput ‎Bupati Tapanuli Utara Pimpin Evaluasi Dokumen IG Tenun Ulos Ragidup Silindung

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Pastikan Kehadiran Pelayanan Masa Transisi di Kecamatan Parmonangan.

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

TAPUT – Wakil Bupati Dr. Deni P. Lumbantoruan, M. Eng didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Bahal Simanjuntak memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) perkembangan penanganan Pascabencana di Kecamatan Parmonangan bersama pemerintahan kecamatan, desa, puskesmas, pendidikan dan pertanian bertempat di Aula Kantor Camat Parmonangan, Parmonangan. (Senin, 2 Pebruari 2026).

Rakor diawali laporan Camat Parmonangan dan para kepala desa terkait kondisi desa dan juga penyaluran bantuan.

Dalam arahan Wakil Bupati, menyampaikan pentingnya rakor untuk penyeragaman visi-misi dalam percepatan pembangunan.

“Terkait penanganan pasca bencana perlu kami sampaikan bahwa Pemerintah tidak ada membedakan kecamatan lain dengan Kecamatan Parmonangan ini, semua kita tangani dan kunjungi. Kita berharap data kerusakan dari desa terdampak bencana dapat dilaporkan dengan akurat”, jelas Wakil Bupati.

“Pemerintah Kabupaten akan secepatnya mengupayakan pemulihan dampak bencana Hidrometerologi lalu, akses jalan, perlistrikan, pelayanan kesehatan dan pendidikan serta lokasi pertanian, termasuk akan berkordinasi dengan pihak terkait karena adanya keterbatasan Pemerintah Daerah”, lanjut Wakil Bupati.

Wakil Bupati juga menjelaskan bahwa dalam masa transisi Pascabencana ini, pentingnya memenuhi akses pelayanan pendidikan bagi semua anak didik, intansi teknis harus mampu mencari solusi secara teknis.

“Bapak ibu semua harus memonitor kondisi masyarakat kita, mari kita sampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat sehingga masyarakat tetap tenang dan dapat terpenuhi kebutuhannya termasuk dampak kebijakan Pemerintah Pusat atas penutupan perusahaan konsesi hutan. Pemerintah harus hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pelayanan”, tegas Wakil Bupati menutup arahannya.

Rakor dilanjutkan dengan laporan perangkat daerah dan diskusi bersama untuk mencari solusi terhadap kendala yang dihadapi.

Turut hadir Kadis PMD, Kadis Kominfo dan mewakili beberapa perangkat daerah, mewakili Polsek dan Koramil.(Jehman)