TAPUT – Ketua TP PKK Tapanuli Utara Ny. Neny Angelina JTP Hutabarat monitoring desa percontohan PKK di Desa Pagaran Pisang, Kecamatan Adiankoting, Rabu 10/6/2026. Kegiatan ini wujud komitmen penguatan program pemberdayaan keluarga.
Pada hari yang sama, Staf Ahli TP PKK Taput Ny. Lisa Deni Lumbantoruan juga monitoring desa percontohan di Desa Sitoluama, Kecamatan Pahae Julu.
Neny Angelina menegaskan, monitoring dilakukan untuk menilai pelaksanaan program PKK tingkat desa. Sekaligus memberi pembinaan dan motivasi kepada kader agar aktif berinovasi dan berkontribusi bagi masyarakat.
“Sinergi dan pendampingan berkelanjutan diharapkan memperkuat peran PKK dalam mendukung pembangunan keluarga dan desa di Tapanuli Utara,” kata Neny.
Gerakan PKK didorong menjadi motor penguatan pemberdayaan keluarga dan peningkatan kualitas desa. Desa percontohan diharapkan jadi role model bagi desa lain di kecamatan masing-masing.(Jehman)
Berita Terkait
Bupati Taput Terima Penghargaan Posbankum dari Menkum RI Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si terima penghargaan atas komitmen pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Penghargaan diserahkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 10/6/2026. Kegiatan dibuka Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara. Peresmian Posbankum jadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau hingga ke desa. Pembentukan Posbankum di Sumut bagian dari pemerataan layanan hukum. Kehadiran Posbankum juga mendukung program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice yang mengedepankan penyelesaian hukum secara adil, humanis, dan berorientasi pemulihan. Penghargaan diberikan kepada daerah yang telah membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Pemkab Taput telah menerbitkan SK Posbankum untuk 252 desa/kelurahan, terdiri dari 241 desa dan 11 kelurahan. Bupati Jonius menyatakan, Posbankum jadi sarana pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. “Keberadaan Posbankum diharapkan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak warga,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Taput juga raih penghargaan di bidang hukum, antara lain Indeks Reformasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Capaian ini bukti komitmen memperkuat tata kelola dan pelayanan hukum kepada masyarakat
Dibaca: 6
