Breaking News
Bupati Taput Terima Penghargaan Posbankum dari Menkum RI Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si terima penghargaan atas komitmen pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Penghargaan diserahkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 10/6/2026. Kegiatan dibuka Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara. Peresmian Posbankum jadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau hingga ke desa. Pembentukan Posbankum di Sumut bagian dari pemerataan layanan hukum. Kehadiran Posbankum juga mendukung program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice yang mengedepankan penyelesaian hukum secara adil, humanis, dan berorientasi pemulihan. Penghargaan diberikan kepada daerah yang telah membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Pemkab Taput telah menerbitkan SK Posbankum untuk 252 desa/kelurahan, terdiri dari 241 desa dan 11 kelurahan. Bupati Jonius menyatakan, Posbankum jadi sarana pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. “Keberadaan Posbankum diharapkan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak warga,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Taput juga raih penghargaan di bidang hukum, antara lain Indeks Reformasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Capaian ini bukti komitmen memperkuat tata kelola dan pelayanan hukum kepada masyarakat Wabup Taput Buka Pameran Foto Toba Heritage 2026 di Siborongborong Ketua TP PKK Taput Monitoring Desa Percontohan di Dua Kecamatan Wabup Taput Buka Sosialisasi PPTPKH, Kejar Kepastian Hukum Tanah Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si, M. Si meninjau kondisi Taman Kota dan Tanggul Sungai Aek Sigeaon

Bupati Humbahas Ikuti Rakor Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Jakarta

Avatar photo
banner 120x600

HUMBAHAS – Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan Paniaran Nababan, SH, MH mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pelaksanaan Program Hilirisasi Komoditas Prioritas Perkebunan di Auditorium Gedung F Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin 22 September 2025.

Dari Provinsi Sumatera Utara, hadir Wakil Gubernur Sumut, H. Surya, B.Sc., beserta beberapa kepala daerah lainnya, termasuk para bupati dari wilayah sentra perkebunan seperti Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Nias Utara.

Mulai Tahun Anggaran 2025, Kementerian Pertanian memperoleh alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pelaksanaan program hilirisasi komoditas perkebunan yang menjadi prioritas nasional. Program ini diharapkan dapat memperkuat nilai tambah, meningkatkan daya saing produk perkebunan, serta membuka lebih banyak peluang kerja dan investasi di daerah.

Kehadiran para kepala daerah ini menegaskan komitmen daerah dalam mendukung kebijakan hilirisasi nasional yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan memperkuat daya saing produk perkebunan di pasar domestik maupun ekspor.

Rakor ini dilaksanakan dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden, khususnya agenda hilirisasi sektor perkebunan.

Selain membahas arah kebijakan dan strategi pelaksanaan, para peserta juga diminta membawa data teknis perkebunan di wilayah masing-masing. Data tersebut akan menjadi dasar dalam menyusun langkah konkrit percepatan hilirisasi di daerah.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi perkebunan tidak hanya bergantung pada dukungan anggaran, tetapi juga pada sinergi lintas sektor dan daerah. Dengan demikian, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi petani, pelaku usaha, serta masyarakat luas.

Sejalan dengan Mentan, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa hilirisasi Pengembangan Kelapa Sawit dan Kelapa ini merupakan lanjutan dari 8 Asta Cita Presiden yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan lndustri Berbasis Sumber Daya AIam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (diskominfo)