Breaking News
Bupati Taput Terima Penghargaan Posbankum dari Menkum RI Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si, M.Si terima penghargaan atas komitmen pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa/Kelurahan. Penghargaan diserahkan di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Rabu 10/6/2026. Kegiatan dibuka Menteri Hukum RI bersama Gubernur Sumatera Utara. Peresmian Posbankum jadi wujud komitmen pemerintah memperluas akses layanan hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau hingga ke desa. Pembentukan Posbankum di Sumut bagian dari pemerataan layanan hukum. Kehadiran Posbankum juga mendukung program Perlindungan Rakyat melalui Restorative Justice yang mengedepankan penyelesaian hukum secara adil, humanis, dan berorientasi pemulihan. Penghargaan diberikan kepada daerah yang telah membentuk Posbankum di seluruh desa dan kelurahan. Pemkab Taput telah menerbitkan SK Posbankum untuk 252 desa/kelurahan, terdiri dari 241 desa dan 11 kelurahan. Bupati Jonius menyatakan, Posbankum jadi sarana pelayanan dan konsultasi hukum bagi masyarakat. “Keberadaan Posbankum diharapkan meningkatkan kesadaran hukum sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak warga,” ujarnya. Sebelumnya, Pemkab Taput juga raih penghargaan di bidang hukum, antara lain Indeks Reformasi Hukum dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Capaian ini bukti komitmen memperkuat tata kelola dan pelayanan hukum kepada masyarakat Wabup Taput Buka Pameran Foto Toba Heritage 2026 di Siborongborong Ketua TP PKK Taput Monitoring Desa Percontohan di Dua Kecamatan Wabup Taput Buka Sosialisasi PPTPKH, Kejar Kepastian Hukum Tanah Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S. Si, M. Si meninjau kondisi Taman Kota dan Tanggul Sungai Aek Sigeaon

Rutan Kelas IIB Balige Giat Assesment Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Avatar photo
banner 120x600

Balige – Persiapan dalam Pembangunan Zona Intergirtas, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige Kanwil Ditjen Pemasyarakatan Sumatera Utara laksanakan Assessment Pembentukan Tim Kerja pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Rabu, 19/02)

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Rutan Balige, David Nicolas sebagai Assessor bersama dengan jajaran pejabat struktural. Assessment tersebut diikuti oleh seluruh petugas Rutan Balige yang akan dinilai dari berbagai aspek seperti kepatuhan terhadap regulasi, efisiensi administrasi, hingga pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Karutan David Nicolas mengungkapkan bahwa dalam proses seleksi, seluruh peserta diberikan pertanyaan terkait pembangunan Zona Integritas terutama 6 (enam) area perubahan yang yakni Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

“Assessment ini merupakan tindaklanjut usai penandatangan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama dalam pembangunan Zona Integritas. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam mengukur kapasitas dan kompetensi setiap anggota dalam membangun tim kerja pembangunan ZI yang solid di Rutan Balige.” tutur Karutan David.

Melalui Assessment ini diharapkan tim kerja yang nantinya terbentuk dapat memastikan pembangunan Zona Integritas di Rutan Balige terus berjalan dengan baik dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efisien, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, serta mencapai predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

(Red.toba/BN)

Penulis: Red.toba/BNEditor: Basrin Nababan