Medan – Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Balige hadiri Kunjungan Kerja reses masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 yang digelar oleh Komisi XIII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara. (Senin, 09/12)
Berlangsung di Aula Kantor Kemenkumham Sumatera Utara rapat tersebut dihadiri langsung oleh Kepala Rutan Kelas IIB Balige, David Nicolas bersama Ka.UPT di wilayah Kanwil Kemenkumham Sumut.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Tim yang juga Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Sugiat Santoso, itu turut dihadiri oleh 9 (sembilan) anggota lainnya yakni Marinus Gea, Yasonna H. Laoly, Drs. Rapidin Simbolon, Samsul Bahri Tiyong, Isfhan Taufik Munggaran, M. Shadiq Pasadigoe, H. Almuzzammil Yusuf, H. Arisal Azis, Raja Faisal Manganju Sitorus serta lima Sekretariat Komisi XIII yakni Misbakhul Hidayat, Eka Chempaka Damayanti, Novianti, Husaini Yusuf, Danu Yudha Saputra.
Komisi XIII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara sebagai fungsi pengawasan kepada Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara serta jajarannya terkait bagaimana seluruh Jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang baru dibentuk dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan amanat Undang – Undang, baik Undang – Undang No. 63 Tahun Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta Undang – Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Anak Agung Gde Krisna, menyatakan kesiapannya dalam mengawal transisi dan optimalisasi fungsi keimigrasian dan pemasyarakatan pasca pembentukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hal ini disampaikan di hadapan Komisi XIII DPR RI dalam kunjungan kerja reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung reformasi birokrasi di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan. Kami juga telah menyusun program kerja khusus untuk menyesuaikan dengan reformasi sistem keimigrasian dan pemasyarakatan, serta strategi dalam mengatasi over capacity di Lapas dan Rutan,” tegas Agung.
Kegiatan reses ini merupakan kunjungan kerja di mana anggota dewan bekerja di luar gedung DPR, menjumpai konstituen di daerah pemilihannya masing-masing, dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen serta melaksanakan fungsi pengawasan.