TAPUT – Kelangkaan pupuk di Kabupaten Tapanuli Utara menjadi tantangan serius bagi para petani. Kondisi ini dipicu dampak bencana alam yang melanda wilayah tersebut beberapa waktu lalu, sehingga mengganggu distribusi pupuk ke sejumlah daerah.
Di tengah situasi tersebut, pupuk yang mulai berangsur tiba justru menimbulkan keluhan dari masyarakat. Warga menduga adanya permainan dalam penyaluran pupuk oleh oknum kios yang dinilai tidak transparan dan tidak merata.
Masyarakat Desa Bahalbatu II yang mayoritas berprofesi sebagai petani mengaku tidak mendapatkan distribusi pupuk sebagaimana mestinya, termasuk kelompok tani. Mereka menyebut penyaluran pupuk melalui salah satu kios, yakni UD Siboto Lungun, tidak berjalan adil.
Berdasarkan keterangan warga, terdapat perbedaan mencolok dalam pembagian pupuk. Beberapa orang yang memiliki kedekatan dengan pemilik kios disebut bisa memperoleh hingga 9 sak pupuk per orang, sementara petani lainnya hanya mendapatkan 1 hingga 2 sak, bahkan ada yang tidak menerima sama sekali.
Selain persoalan distribusi, warga juga mengeluhkan harga pupuk yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah. Informasi yang dihimpun pada Senin (04/05/2026), pupuk jenis Urea yang seharusnya dijual Rp90.000 per sak justru dijual Rp100.000. Sedangkan pupuk Phonska yang HET-nya Rp92.000 dijual hingga Rp105.000 per sak dengan alasan biaya transportasi dan bongkar muat.
Padahal, Kementerian Pertanian sebelumnya telah menetapkan penurunan harga pupuk Phonska dari Rp125.000 menjadi Rp92.000 sejak Oktober 2025. Namun, ketentuan tersebut diduga tidak diindahkan oleh pihak kios.
Lebih lanjut, masyarakat juga mengungkap dugaan adanya penyaluran pupuk yang tidak jelas. Pupuk yang sudah tiba di kios disebut habis dalam waktu singkat sebelum didistribusikan secara merata kepada petani. Bahkan, sebanyak 5 ton pupuk yang baru-baru ini datang dikabarkan langsung habis tanpa kejelasan penyalurannya.
Salah satu warga yang enggan disebutkan namanya membenarkan kondisi tersebut. Ia menyebut sejak pergantian kios dari kios Rap Taruli ke kios UD Siboto Lungun, distribusi pupuk menjadi tidak merata dan diduga sarat kepentingan tertentu.
“Atas kondisi ini, kami berharap ada evaluasi dan pengalihan kembali penyaluran ke kios sebelumnya yang dinilai lebih adil,” ujarnya.
Sementara itu, Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Desa Bahalbatu II, Editha Panggabean, saat dikonfirmasi mengaku tidak dilibatkan dalam proses penyaluran pupuk tersebut. Ia bahkan mengungkap adanya dugaan permainan dalam distribusi pupuk yang berjalan tanpa pengawasan.
Editha menegaskan bahwa salah satu tugas PPL dari Kementerian Pertanian adalah menyampaikan informasi terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk kepada petani. Namun, dalam praktiknya, penyampaian harga tersebut justru dianggap tidak perlu oleh pihak tertentu.
Lebih jauh, ia juga menyayangkan adanya informasi yang beredar di tengah masyarakat yang menyebut dirinya sebagai pihak yang menghambat penebusan pupuk dari distributor. Menurutnya, tudingan tersebut tidak benar dan merupakan fitnah.
“Saya hanya mendapat informasi dari masyarakat. Memang ada keluhan bahwa pupuk cepat habis dan beberapa petani menyebut tidak menerima sama sekali. Tugas kami juga menyampaikan harga HET, namun itu seolah diabaikan. Bahkan saya disebut menghambat penebusan pupuk, padahal itu tidak benar,” jelasnya.
Diketahui, kios pupuk UD Siboto Lungun mulai beroperasi pada tahun 2025, pada saat kepemerintahan sebelumnya.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik kios UD Siboto Lungun belum memberikan tanggapan resmi terkait hal tersebut, masyarakat berharap adanya evaluasi dan tindakan tegas bagi kios tersebut. (JEHMAN)