Breaking News
‎Tepati Tenggat Waktu, Pemkab Tapanuli Utara Serahkan LKPD Unaudited TA 2025 ke BPK RI Perwakilan Sumut ‎ Bupati Tapanuli Utara Tekankan Kompetensi, Integritas, dan Kepemimpinan dalam Seleksi JPT Pratama Bupati Tapanuli Utara Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam membangun birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel melalui pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang (Pemaparan Makalah dan Wawancara) pada Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) secara terbuka Tahun 2026. Penegasan itu disampaikan Bupati saat memberikan bimbingan dan arahan pada pembukaan kegiatan yang berlangsung di Kantor UPTD Pusat Assessment Provinsi Sumatera Utara, Medan, Senin (30/3/2026). Arahan Bupati dihadapan 37 orang peserta menyampaikan bahwa seleksi terbuka tersebut merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dalam menerapkan sistem merit, yakni penempatan aparatur sipil negara berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja, tanpa diskriminasi. Lebih lanjut, Bupati menekankan bahwa proses seleksi tidak hanya didasarkan pada kemampuan teknis semata, tetapi juga menilai aspek kepemimpinan, integritas, serta kemampuan membangun kerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. “Pelaksanaan seleksi terbuka ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan sistem merit, yaitu menempatkan ASN berdasarkan kompetensi, kualifikasi, dan kinerja tanpa diskriminasi. Hal ini sejalan dengan upaya kita bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel,” ujar Bupati. Bupati juga menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuka ruang seluas-luasnya kepada para peserta yang memenuhi syarat, baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Tapanuli Utara, untuk ikut berkompetisi secara sehat dalam mengisi jabatan-jabatan strategis di lingkungan pemerintah daerah. “Melalui seleksi terbuka ini, kita membuka peluang kepada semua pihak, baik yang berasal dari Kabupaten Tapanuli Utara maupun dari luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk berpartisipasi dalam mengisi posisi-posisi penting. Saya menekankan bahwa proses seleksi ini tidak hanya berdasarkan pada kemampuan teknis, namun juga pada aspek kepemimpinan yang mampu bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah,” tegasnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menginginkan pejabat pimpinan tinggi pratama yang bukan hanya unggul dalam aspek administratif dan teknis, tetapi juga mampu menjadi penggerak organisasi, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal Kembali Salurkan Bantuan, ‎Bupati Taput Serahkan Bantuan Kemensos RI Senilai Rp2,9 Miliar bagi Korban Bencana Hidrometeorologi Didaulat Tuan Rumah Rakernas V MPK Indonesia, Bupati Tapanuli Utara Ajak Perkuat Pendidikan Karakter ‎Bupati Tapanuli Utara sambut Kunker Menteri PKP dan Mendagri Tinjau Progress Pembangunan Huntap

Kembali Salurkan Bantuan, ‎Bupati Taput Serahkan Bantuan Kemensos RI Senilai Rp2,9 Miliar bagi Korban Bencana Hidrometeorologi

Avatar photo
banner 120x600
banner 468x60

TAPUT – Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Pemkab Taput) secara resmi menyalurkan Bantuan Isi Hunian dan Bantuan Penguatan Ekonomi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025.

Acara penyerahan bantuan secara simbolis ini dipimpin langsung oleh Bupati Tapanuli Utara, Dr. Jonius T.P. Hutabarat, S.Si, M.Si, bertempat di Aula Martua Kantor Bupati Tapanuli Utara, Tarutung, Sabtu (28/3/2026).

‎Dalam sambutannya, Bupati Taput menekankan pentingnya kejujuran data dalam proses penyaluran bantuan. Ia menjelaskan bahwa verifikasi faktual terus dilakukan untuk memastikan bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar berhak.

‎”Kami berharap masyarakat terdampak harus jujur dalam memberikan data agar tidak terjadi kekisruhan di lapangan. Seperti halnya Hunian tetap yang dibangun sekarang, awalnya terdata 103 KK, namun setelah verifikasi dan keinginan warga menyatakan mundur secara mandiri, data menjadi 70 KK. Hal seperti ini sangat berdampak tidak baik. Kejujuran ini sangat kami hargai demi keadilan bagi seluruh warga,” ujar Bupati Jonius.

‎Bupati JTP berpesan agar bantuan ini tidak digunakan untuk kebutuhan konsumtif, melainkan sebagai modal bangkit pascabencana. “Gunakan dana ini sebaik-baiknya untuk memulihkan kondisi rumah dan memulai kembali usaha ekonomi yang sempat terpuruk,” tambahnya.

‎Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tapanuli Utara, Bontor Hutasoit dalam laporan tertulis menjelaskan bahwa penyaluran dilakukan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

‎”Total bantuan yang dikucurkan mencapai Rp2.912.000.000 (Dua miliar sembilan ratus dua belas juta rupiah) yang dialokasikan untuk 364 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di 11 kecamatan. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan total bantuan sebesar Rp 8.000.000, dengan rincian Rp 3.000.000 untuk pengisian perabotan hunian dan Rp5.000.000 untuk stimulan penguatan ekonomi”, jelas Plt. Kepala Dinas Sosial PPPA.

‎*Sebaran Penerima Bantuan*

‎Berdasarkan data hasil pemutakhiran, bantuan ini menjangkau warga di 11 kecamatan terdampak, dengan rincian sebagai berikut:

‎Kecamatan Adiankoting: 203 KK

‎Kecamatan Tarutung: 60 KK

‎Kecamatan Pahae Jae: 23 KK

‎Kecamatan Purbatua: 20 KK

‎Kecamatan Sipoholon: 19 KK

‎Kecamatan Parmonangan: 18 KK

‎Kecamatan Siatas Barita: 7 KK

‎Kecamatan Pahae Julu: 6 KK

‎Kecamatan Sipahutar: 5 KK

‎Kecamatan Pangaribuan: 2 KK

‎Kecamatan Simangumban: 1 KK

‎Untuk penerima di wilayah Kecamatan Adiankoting dan Tarutung, penyerahan dilakukan pada hari ini. Sementara untuk 9 kecamatan lainnya, penyaluran akan dilaksanakan di Kantor Pos masing-masing kecamatan pada Senin, 30 Maret 2026.

‎Hadir dalam acara tersebut jajaran Forkopimda Tapanuli Utara, para pimpinan perangkat daerah, Executive Manager PT Pos Indonesia Tarutung, serta para Camat dan Kepala Desa terkait.(Jehman)